HAK KESEHATAN RAKYAT TERABAIKAN

Pelayanan kesehatan,perbaikan gizi dan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di bidan kesehatan sangat minim sehingga angka kematian ibu dan anak semakin tinggi,kasus HIV/AIDS semakin tinggi.Data kemenkes RI per 18 februari 2013 menunjukan bahwa propinsi paua berada di urutan pertama dalam kasus HIV/AIDS dengan jumlah 1798 orang dan papua barat sebanyak 2074 orang. Selain itu,kemiskinan struktural pun melilit warga papua.

Penggunaan uang otonomi khusus tidak sesuai kebutuhan dasar masyrakat  tetapi di gunakan sesuai keinginan penguasa.Bidang kesehatan ini merupakan salah satu program  prioritas yang diamanat dalam paket otsus papua.penegasan di bidang kesehatan di rumuskan dalam pasal 39 yang “mewajibkan” pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit epidemik atau penyakit yang dapat membahayakan kelangsungan hidup penduduk papua.Amanat itu tidak di laksakan selama 10 tahun inplementasi otonomi khusus di tanah papua.tidak ada kemajuan yang berarti dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan fakta-fakta pengabaian hak-hak masyarakat papua terutama dalam peneguhan pangan dan pelayanan kesehatan,Nasional Papua Solidarity (NAPAS) yayasan pusaka,IHCS dan Kontras mendesak kepada pemerintah untuk memperhatikan dan melaksakan kewajibannya memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan (tenaga medis,dokter dan bidan)memperbanyak rumah sakit puskesmas dan puskesmas pembantu sampai di daerah-daerah terpencil di seluruh pelosok tanah papua.juga harus di berikan sanksi tegas termaksut pemecatan terhadap para petugas yang sering meninggalkan  tugas dan lebih senang tinggal kota.karena kegagalan program otsus tersebut wajarbila penolakan terjadi atas rencana memperlakukan otonomi plus di tengah kebijakan otonomi khusus yang carut-marut dan pendekatan UP4B yang gagal menyejahterakan rakyat.

Sumber: ( NAPAS )