KELAPARAN DI YAHOKIMO

 Dana otsus 40 trilyun Rakyat Masih Kelaparan

Peristiwa yang serupa terjadi di distrik semenage, Kabupaten Yahokimo Provinsi Papua. Dimana 61 orang meninggal karena sakit peristiwa ini terjadi semenjak bulan. 15 Januari -30 Maret 2013. Penyebab kematiannya karena di serang berbagai penyakit seperti, sesak napas, menceret, sakit uluhati,cacingan,badan bengkak-bengkak dan jantung bengkak.

Berdasarkan hasil penilitian selama kunjungan pastoral di distrik segema, Tokoh Gereja pastor John Jonga dan Dorkas Kosay,mengatakan bahwa di kampung-kampung, terdapat banyak anak-anak dan Ibu-ibu yang sakit. Mereka tidak mendapatkan pelayanan medis dari petugas kesehatan karena tidak ada tenaga kesehatan di puskes pembantu.Hanya seorang kader (pembantu mantri dan bidan) yang berada di tempat,ia pun tak bisa berbuat banyak karena bukan bidan yang mengikuti sekolah formaldan kalaupun bidan ada mereka kebanyakan berada di kota.Tidak ada penyediaan obat-obatan, obata yang tersediapun berhamburan di lantai puskesmas pembantu.fakta di lapangan ini berbeda dengan data dari dinas kesehatan Kabupaten Yahokimo.menurut pemerintah terdapat sebuah puskesmas pembantu dengan 5 orang petugas kesehatan (3 orang perawat dan dua orang bidan) di Distrik Semenage. (http://www.yahukimokab.co.id) pada tahun 2009. Kasus kematian warga akibat penyakit kekurangan pangan dan gizi buruk di kabupaten Yahukimo pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2005 dan 2009,dalam peristiwa itu 220 orang meninggal dunia. Selain di kabupaten Yahukimo, wabah kolera dan muntaber terjadi pada bulan juli tahun 2008 di Kabupaten Dogiyai: menurut laporan komisi keadilan dan perdamaian sinode Kingmi Papua, sebanyak 239 Masyarakat Dogiyai telah meninggal dunia akibat wabah kelera dan muntaber yang terjadi antara bulan April – Juli tahun itu. Korban terdiri anak-anak, remaja dan orang tua dewasa. Dalam situwasi itu, perhatian pemerintah sangat lambat dan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

Pada 4 Desember 2007. Sebayak 21 orang warga kampung Dumadama dan Ugimba kabupaten paniai papua meninnggal dunia akibat kelaparan. Korban 21 orang itu terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dan 12 lainya anak-anak. Tokoh masyarakat Adat setempat, Maxsimus Tipagau, mengatakan kelaparan terjadi karena gagal panen , dimana musim es menghancurkan tanaman masyarakat. Tidak ada bantuan dari Pemerintah Kabupaten Paniai. Dan mereka meminta bantuan dari PT. Freeport. Tetapi itu pun tidak di respon, Dumadama berada di Wilayah konsesi Freeport

Beberapa kasus kelaparan, kekurangan gisi dan wabah diare dan kolera yang telah di sebut di atas merupakan potret terkecil dari dunia kesehatan di tahan papua. Pemerintah lari dari tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat untuk memenuhi hak warga atas kesehatan, pangan dan hak hidup merupakan kewajiban pemerintah tetapi selama ini pemerintah mengabaikan kewajibannya.

 jumlah 1798 orang dan papua barat sebanyak 2074 orang. Selain itu,kemiskinan struktural pun melilit warga papua.

Penggunaan uang otonomi khusus tidak sesuai kebutuhan dasar masyrakat tetapi di gunakan sesuai keinginan penguasa.Bidang kesehatan ini merupakan salah satu program prioritas yang diamanat dalam paket otsus papua.penegasan di bidang kesehatan di rumuskan dalam pasal 39 yang “mewajibkan” pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit epidemik atau penyakit yang dapat membahayakan kelangsungan hidup penduduk papua.Amanat itu tidak di laksakan selama 10 tahun inplementasi otonomi khusus di tanah papua.tidak ada kemajuan yang berarti dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan fakta-fakta pengabaian hak-hak masyarakat papua terutama dalam peneguhan pangan dan pelayanan kesehatan,Nasional Papua Solidarity (NAPAS) yayasan pusaka,IHCS dan Kontras mendesak kepada pemerintah untuk memperhatikan dan melaksakan kewajibannya memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan (tenaga medis,dokter dan bidan)memperbanyak rumah sakit puskesmas dan puskesmas pembantu sampai di daerah-daerah terpencil di seluruh pelosok tanah papua.juga harus di berikan sanksi tegas termaksut pemecatan terhadap para petugas yang sering meninggalkan tugas dan lebih senang tinggal kota.karena kegagalan program otsus tersebut wajarbila penolakan terjadi atas rencana memperlakukan otonomi plus di tengah kebijakan otonomi khusus yang carut-marut dan pendekatan UP4B yang gagal menyejahterakan rakyat.

Sumber: NAPAS