Bergabungnya JOGJA dengan NKRI

 Gubernur DIY, Sri Sultan HB X

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah pertama di Negara Kesatuan Republik Indonesia pascaproklamasi kemerdekaan pada 1945, setelah Sri Sultan Hamenku Buwono IX yang berkuasa di Keraton Yogyakarta saat itu menyatakan bergabung.”Pascaproklamasi, Yogyakarta dalam hal ini wilayah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman merupakan wilayah pertama NKRI, setelah Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII melalui maklumat 5 September 1945 menyatakan bergabung dengan NKRI,” kata kerabat Keraton Yogyakarta Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo dalam orasi budaya memperingati hari ulang tahun penerbit Galangpress, di Yogyakarta, Kamis malam.Menurut dia, saat itu tidak ada satu kerajaan maupun negara-negara bentukan Belanda yang menyatakan bergabung dengan NKRI, sehingga Yogyakarta merupakan wilayah pertama di NKRI.

“Pernyataan bergabungnya Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam NKRI memiliki nilai strategis yang luar biasa, karena saat itu meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, namun kolonialis Belanda selalu menyatakan mana wilayahmu sebagai sebuah negara,” katanya.

Ia mengatakan pernyataan bergabungnya Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang merupakan satu-satunya kerajaan di Nusantara yang tidak berada di bawah kolonial Belanda memiliki arti yang sangat penting.

“Dengan pernyataan bergabungnya wilayah Yogyakarta ke NKRI waktu itu, menjadikan negara yang baru merdeka tersebut memiliki wilayah kedaulatan, dan langkah ini pun kemudian diikuti wilayah-wilayah lain termasuk negara-negara atau kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dibentuk Belanda,” katanya.

Prabukusumo mengatakan ini merupakan sejarah besar NKRI atas keistimewaan Yogyakarta, sehingga jika tidak ada pengakuan bergabungnya Daerah Istimewa Yogyakarta, maka NKRI juga tidak ada.

“Ini merupakan pengorbanan luar biasa dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII yang sangat luar biasa, dari sebelumnya sebagai seorang penguasa penuh atas wilayah Yogyakarta, menjadi harus mengikuti aturan pemerintah NKRI,” katanya.

Ia mengatakan pengorbanan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika NKRI berdiri, maka harus mencetak Oeang/uang Republik Indonesia (ORI), sehingga harus ada jaminan uang emas di Bank Indonesia.

“Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan ikhlas memberikan emas batangan milik Keraton Yogyakarta sebagai jaminan, dan sampai saat ini keluarga keraton tidak pernah mengungkit-ungkit serta meminta kembali,” katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, perjuangan untuk penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan rangkaian sejarah bangsa ini.

“Penentuan gubernur melalui mekanisme penetapan merupakan hak politik Sultan sesuai amanat 5 September 1945, dan Yogyakarta merupakan daerah istimewa dari sejarah, kontrak pemerintahan serta kepala daerah,” 

adik Sri Sultan

Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo, adik Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengaku dulu salah memilih partai politik.

“Jujur saja dulu ternyata saya telah salah memilih partai politik karena partai yang semula saya harapkan bisa menjadi tempat untuk memperjuangkan rakyat, ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Prabukusumo saat menyampaikan orasi budaya pada peringatan hari ulang tahun penerbit Galangpress Yogyakarta, Kamis (5/5/2011) malam.
Menurut dia, karena merasa tidak ada kesesuaian itu, dirinya memilih keluar dari parpol tersebut, sekaligus mundur dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) parpol itu.
Seperti diketahui, mantan Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta itu mundur dan menyerahkan kewenangan ke tokoh lain, Sukardi, Joko Suwidi, dan KRT Harsadiningrat, Kamis (9/12/2010).
Prabukusumo mundur setelah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang dianggap mengusik keistimewaan DIY, antara lain, soal Sultan yang otomatis menjadi kepala daerah.
“Ini masalah hati nurani, dan ini semata-mata karena saya hanya memikirkan kepentingan Keraton Yogyakarta. Ini demi kepentingan rakyat Yogyakarta,” katanya.
Ia mengatakan tidak menyesal telah keluar dari parpol tersebut, meskipun saat ini juga belum terpikirkan untuk masuk atau menjadi anggota parpol lain. “Bagi rekan-rekan yang sebelumnya bergabung dengan parpol saya dulu, dan meninggalkan parpol lamanya, kemudian merasakan seperti apa yang saya rasakan, silakan saja keluar dari parpol tersebut,” katanya.
Sementara kepada para pemimpin parpol yang lain, ia berharap agar bersedia menerima rekan-rekan itu kembali.
Selain diisi dengan orasi budaya dari GBPH Prabukusumo dan Ketua Majelis Luhur Taman Siswa Tyasno Sudarto, peringatan ulang tahun Galangpress Yogyakarta juga dimeriahkan dengan penampilan musisi Sawung Jabo yang membawakan dua lagu perjuangan.
Peringatan ulang tahun ini juga dimeriahkan dengan pementasan Wayang Republik oleh dalang Ki Catur “Benyek” yang mengangkat cerita perjuangan rakyat Yogyakarta dalam perang kemerdekaan, termasuk sejarah status keistimewaan Yogyakarta setelah bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Status keistimewaan itu diberikan oleh presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, sebagai penghormatan dan penghargaan setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII melalui Maklumat 5 September 1945 menyatakan bergabung dengan NKRI.

sumber :http://jakarta45.wordpress.com/2011/05/08/kenegarawanan-yogyakarta-wilayah-pertama-nkri/