DANA OTSUS 40 TRILYUN RAKYAT MASIH KELAPARAN

Penggunaan uang otonomi khusus tidak sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat tetapi di gunakan sesuai keinginan penguasa

 

Dana yang melimpah belum tentu jatuh untuk kepentingan rakyat.Dengan dana otonomi khusus (otsus) di papua dan papua barat sebesar rp 40 trilyun dari tahun 2012sampai 2013 seharusnya papua paling depan pemenuhan hak-hak dasar masyarakatnya.Tapi kenyataan bicara lain. Dari bumi papua kita mendapat fakta kelaparan,gizi buruk dan kematian di Distrik Kwor Kabupaten Tambrauw Provinsi papua barat serta 6 distrik Samenage kabupaten yahukimo.

Kucuran dana otsus sejumlah rp 40 trilyun ini tidak termaksut dana tambahan infrastruktur dari pemerintah pusat.Jumlah uang lebih dari pada jumlah penduduk hanya 2 juta orang.Dalam undang-undang otsus (UU No 21 tahun 2001) pasal 36 mengatur bahwa sekurang-kurangnya dana 15 persen dana otsus + 20 persen dari APBD di peruntukan untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Badan pemeriksa keuangan (BPK RI) menemukan penyimpangan dana otonomi khusus rp 4,8 trilyun sejak 2002-2010.Anggota BPK,Rizal Djalil merilis ke media pada 20 april 2011 bahwa ada indikasi korupsi dana otsus di tanah papua.Ironisnya,dugaan penyimpangan dana yang besar itu belum secara serius di tangani secara hukum oleh pihak berwajib.Sampai saat iniu hanya 1 orang pejabat daerah yang di vonis bersalah yaitu Yusak Yaluwo,Bupati boven Diguel,sementara pejabat lainnyabelum di periksa.Penegak hukum jangan percaya gertakan politik dari pejabat negara yang terindikasi menyalahgunakan dana otsus.Rakyat papua juga ingin para koruptor yang merampok hak mereka untuk memperkaya diri juga di hukum setimpal.Hukum harus di tegakan secara adil kepada siapapun.

Kita mendengar peristiwa kematian 95 orang (95 orang menurut masyarakat dan 15 orang menurut pemerintah) dan 535 orang lainnya menderita sakit sejak bulan november sampai Februari 2013 di Distrik Kwor Kabupaten Tambaruw Provinsi papua barat serta 61 orang meninggal di Distrik Samenage Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.

 

Kelaparan dan kematian di Distri kwor

 

Kabupaten Tambrauw adalah salah satu kabupaten di Propinsi papua barat,Dasar hukum pembentukan kabupaten ini adalah undang-undang Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 56 dengan perubahan pasal 3 ayat (1) sesuai keputusan mahkamah konstitusi RI nomor 127/PUU-VII/2009,tanggal 25 januari 2009.Kabupaten ini di resmikan oleh menteri dalm negri Indonesia Mardianto pada 29 oktober 2008 dengan menunjuk mesane paa sebagai pejabat bupati sementara pada tanggal 15 April 2009.

Berdasarkan dari dinas kependudukan dan tenaga kerja kabupaten Tambrauw,jumlah jumlah penduduk kabupaten tambrauw di 7 distrik pada tahun 2011 sebanyak 9.771 jiwa yang terdiri dari 5.309 penduduk laki-laki dan 4.462 penduduk perempuan. Adapun jumlah penduduk terbesar berada di distrik Sausapor yaitu sebanyak 3.431 jiwa,jumlah penduduk terkecil berada di distrik Abun sebesar 714 jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang sedikit,seharusnya pemerintah setempat lebih memahami kondisi penduduk nyadan lebih dapat membuat program yang sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan anggaran yang tersedia.Tapi kenyataannya.pihak pemerintah kabupaten justru mengetahui kelaparan di wilayahnya melalui media.dan respon pertama khas pejabat adalah membantah berita itu,bahkan mengancam membawa ke jalur hukum para aktivis LSM yang mengadukan persoalan tersebut.

Dalam soal anggaran,Kabupaten Tambrauw mengalami peningkatan 100 persen.berdasarkan data dari Departemen Keuangan Tahun 2011,pada kurun 2010 sampai 2011 pendapatan daerah kabupatenTambrauw mengalami peningkatan 100 % lebih. Pada tahun 2010 APBD kabupaten Tambrauw mencapai rp 142.84 milyar,dan pada tahun 2011meningkat menjadi rp 360,59 milyar. Belanja daerah kabupaten Tambrauw kurun 2010-2011 juga mengalami peningkatan.pada tahun 2010,belanja daerah kabupaten tambrouw mencapi 142,81 milyar dan pada tahun 2011 meningkat menjadi rp 386,61 milyar.

Namun peningkatan dana yang hampir 100% ini seperti mayoritas di habis untuk belanja pegawai,bukanunutk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Jadi agak mengherankan dan tak masuk akal bila anggaran yang meningkat justru mengakibatkan kesejahteraan rakyat menurun,apalagi sampai mengalami masalah kurang gizi, kelaparanhingga kematian.karenaitu wajar bila ada penyitaan skeptis bahwa pemekaran wilayah di paua di lakukan bukan untuk mendekatkan pelayanan negara pada publik untuk memenuhi hak-hak dasarnya,tapi lebih kepada kepetingan politik unutk memperoleh jabatan dan mamfaatkan anggaran.

Dengan APBD yang emningkat 100% dan jumlah penduduk yang sedikit,sekitar 95 warga mengalami kematian dan ratusan warga lainnya sakit di Distrik Kwor Kabupaten Tambrouw karena kekurangan gizi dan gatal-gatal.di distrik Kwor terdapat 8 kampungdan di diami2.250 jiwa.menurut tokoh gereja setempat,peristiwa kematian dan sakit gatal-gatal ini sudah lama di laporkan kepada petugas kesehatan yang berkunjung di puskesmas pembantu (pustu) tetapi belum ada respon balik dari pemerintah setempat.

Menurut Karon aktivis kemanusian di Kwor,fasilitas kesehatan sangat minim.Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong,pada tahun 2010 terdapat 4 buah puskesmas di kabupaten Tambrouw yang terbesar di distrik Fef,Syujak,Abun dan,Sausapor.Adapun tenaga medis yang terdapat pada kabupaten Tambruw sebanyak 21 orang yang terdiri dari dokter dan perawat.Di kampung Kwor sendiri hanya ada sebuah puskesmas pembantu.kondisinya memprihantinkan karena tidak ada obat-obatan dan tenaga kesehatan yang jarang berada di tempat.hak masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan di abaikan.

sumber :NAPAS